297 Sapi di Padang Pariaman Terjangkit PMK

PARIK MALINTANG - Sebanyak 297 ekor sapi yang tersebar di 13 dari 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dinyatakan terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tiga di antaranya telah dinyatakan sembuh.

"Tiga ekor yang sembuh itu adalah kasus pertama yang ditemukan, yaitu di Kecamatan Ulakan Tapakih," kata Kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman Bustanil Arifin melalui Dokter Hewan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, drh. Devi Yanti di Parik Malintang, Senin (30/5/2022).

Ia mengatakan penyebaran PMK yang cepat membuat banyak ternak di Padang Pariaman terjangkit penyakit itu sedangkan penyembuhannya relatif lama.

Padahal untuk mengantisipasi penyebaran PMK tersebut pihaknya telah menutup sejumlah pasar ternak serta memberikan obat-obatan terhadap ternak sesuai gejala, vitamin, dan penyemprotan disinfektan.

Dinas tersebut juga melakukan investigasi ke lapangan untuk memantau kondisi ternak yang terjangkit PMK agar dapat dilakukan penanganan serta mengisolasinya guna mengantisipasi ternak lainnya tidak terpapar penyakit itu.

"Kami selalu memberikan pengobatan sepanjang stok obat yang tersedia. Namun saat ini tidak semua yang bisa dijangkau karena keterbatasan anggaran yang ada untuk melengkapi sarana dan prasarana," katanya.

Dinas tersebut sedang berupaya mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Pemerintah Padang Pariaman untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam penanggulangi PMK.

Penambahan anggaran tersebut diperlukan karena mengingat banyaknya ternak yang terjangkit serta jumlah sapi di daerah itu yang mencapai 44 ribu ekor.

"Kami memang berharap ada bantuan dari pemerintah pusat karena hingga saat ini belum ada sehingga banyak kekurangan dalam penanganan ini, seperti obat, vaksin dan alat pelindung diri (APD) untuk petugas," ujarnya.

Ia menyampaikan pihaknya akan meminta dinas terkait untuk meminta disinfektan karena cairan untuk disemprotkan di lokasi ternak yang terjangkit PMK itu di organisasi perangkat daerah itu telah habis. ***