Petani Sawit Pessel Menjerit, Presiden Diminta Buka "Kran" Ekspor CPO

PAINAN - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar dan jajaran bersama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (APKASINDO) setempat mendorong agar Presiden Joko Widodo segera membuka "kran" ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

"Pada pertemuan kami kami menyepakati beberapa hal, dan poin tersebut dilahirkan ke dalam berita acara, diantaranya yakni, mendorong agar Presiden Joko Widodo segera membuka "kran" ekspor CPO," kata Ketua DPD Apkasindo Pesisir Selatan Afrizal Kirun di Painan, Selasa (17/5/2022).

Secara umum, jelasnya, kebijakan larangan CPO, dan produk turunannya yang telah berlangsung sejak 28 April 2022 hingga saat ini cukup berdampak bagi pekebun kelapa sawit, tidak hanya bagi pekebun plasma, namun juga pekebun swadaya.

"Jika ini berlanjut maka akan menjadi ancaman bagi pekebun," katanya lagi.

Karena lanjutnya, jika hal ini terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan akan ada perusahaan kelapa sawit yang tidak lagi membeli tandan buah segar karena stok CPO miliknya telah melimpah.

"Informasinya dalam beberapa hari kedepan akan ada sejumlah perusahaan yang tidak lagi membeli tandan buah segar, hal ini mesti menjadi perhatian," ungkapnya.

Ia menyebut hari ini digelar aksi penolakan kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya secara serentak se-Indonesia, namun di Pesisir Selatan dilaksanakan dengan suasana penuh kekeluargaan.

"Sedari awal pemerintah kabupaten membuka diri dengan rencana kami, dengan keberpihakan ini kami pun merasa tidak perlu ada aksi, dan benar semua usulan kami disambut dengan baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menyebut kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya cukup berdampak pada perekonomian masyarakat di daerah setempat.

"Mudah-mudahan pemerintah pusat segera merevisi kebijakan, sehingga dunia perkebunan kelapa sawit di Pesisir Selatan kembali bergairah, terkait dengan kesepakatan hari ini kami akan tindaklanjuti sesuai ketentuan," ujarnya. ***